Ketua Komisi II DPRD Sambut Positif Rencana Penghapusan Tunggakan BPJS Kesehatan
Jangkauan jakarta Barat — Ketua Komisi II DPRD [Nama Daerah/Kota], [Nama Ketua], menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penghapusan tunggakan iuran peserta BPJS Kesehatan. Menurutnya, kebijakan tersebut adalah langkah konkret pemerintah dalam meringankan beban masyarakat kecil yang selama ini terjerat utang iuran dan terhalang akses layanan kesehatan.
Kami sangat mendukung wacana penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan. Ini adalah bukti bahwa negara hadir, terutama bagi masyarakat miskin dan pekerja informal yang selama ini kesulitan membayar,” ujar [Nama Ketua] dalam keterangannya, Senin (13/10).
Akses Kesehatan Jadi Hak, Bukan Beban
[Ketua Komisi II] menegaskan bahwa jaminan kesehatan seharusnya menjadi hak dasar yang tidak dibebani oleh syarat administratif seperti tunggakan iuran, terutama jika peserta berasal dari keluarga dengan ekonomi lemah.
Ia menyoroti banyaknya warga di daerah yang tidak bisa berobat ke rumah sakit hanya karena status kepesertaannya “nonaktif akibat tunggakan”.
Kami sering menerima pengaduan dari warga yang tak bisa berobat padahal sedang sakit serius, hanya karena menunggak iuran Rp50 ribu atau Rp100 ribu. Ini ironis dan menyedihkan,” tambahnya.
Baca Juga: Jajaki Peluang Investasi dari Tiongkok, Kementerian Transmigrasi Akan Fokuskan Pada Papua
Dorong Regulasi yang Berkeadilan
“Harus dipastikan mekanismenya tidak menyulitkan masyarakat, dan sosialisasi dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai warga tidak tahu bahwa mereka sebenarnya bisa kembali aktif tanpa harus membayar tunggakan bertahun-tahun,” kata [Nama Ketua].
Ketua Komisi II DPRD Perlu Kolaborasi Pemerintah Daerah
Termasuk mempercepat proses validasi data warga yang masuk kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI).
“Kalau data PBI diperbarui secara berkala dan benar-benar akurat, maka lebih banyak warga yang bisa terbantu. Jangan sampai yang mampu malah disubsidi, sementara yang betul-betul miskin justru tercecer,” tegasnya.
Kesimpulan: Kesehatan Tak Boleh Jadi Privilege
Dukungan Komisi II DPRD terhadap penghapusan tunggakan BPJS Kesehatan mencerminkan urgensi reformasi jaminan sosial agar lebih pro-rakyat. Akses layanan kesehatan semestinya menjadi jaminan universal, bukan barang mewah yang hanya bisa diakses mereka yang tak punya tunggakan.
