Kala Gaji Nakes DKI Disebut Belum Naik Selama 10 Tahun, Pramono Tak Percaya
Jangkauan Jakarta Barat – Kala Gaji Nakes DKI Isu mengenai gaji tenaga kesehatan (nakes) di DKI Jakarta menjadi sorotan publik setelah muncul pernyataan bahwa pendapatan mereka disebut tidak mengalami kenaikan selama hampir satu dekade. Klaim tersebut langsung memicu perdebatan, terutama ketika politisi senior Pramono Anung menyatakan dirinya tidak percaya bahwa gaji nakes di ibu kota stagnan selama 10 tahun.
Pernyataan itu membuka kembali diskursus lama tentang kesejahteraan tenaga kesehatan, transparansi kebijakan anggaran daerah, serta tata kelola insentif di sektor pelayanan publik.
Klaim Stagnasi Gaji dan Respons Tegas
Isu ini bermula dari keluhan sejumlah tenaga kesehatan yang menyebut bahwa komponen penghasilan mereka, terutama bagi nakes non-ASN atau tenaga kontrak, tidak mengalami penyesuaian signifikan dalam kurun waktu lama. Beberapa di antaranya menyoroti minimnya kenaikan honorarium serta tidak konsistennya insentif tambahan.
Namun, Pramono merespons dengan tegas. Ia menilai klaim tersebut perlu diverifikasi secara menyeluruh. Menurutnya, pemerintah daerah DKI Jakarta memiliki mekanisme penganggaran tahunan yang memungkinkan adanya penyesuaian, baik melalui gaji pokok ASN, tunjangan kinerja daerah (TKD), maupun insentif berbasis beban kerja.
“Tidak masuk akal kalau 10 tahun tidak ada kenaikan sama sekali. Harus dicek secara detail komponen mana yang dimaksud,” demikian garis besar pandangannya dalam berbagai kesempatan.
Baca Juga: Ada 2 Demo di Jakarta Hari ini Hindari Titik Potensi Macet
Perbedaan Status, Perbedaan Skema
Salah satu titik krusial dalam polemik ini adalah perbedaan status kepegawaian. Tenaga kesehatan di DKI Jakarta terdiri dari:
-
ASN (Aparatur Sipil Negara)
-
PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
-
Tenaga kontrak daerah
-
Tenaga honorer atau mitra layanan
Setiap kategori memiliki skema penghasilan berbeda. ASN, misalnya, mengikuti ketentuan nasional terkait gaji pokok dan tunjangan. Sementara tenaga kontrak daerah bergantung pada kebijakan anggaran pemerintah provinsi.
Pakar kebijakan publik menilai, klaim stagnasi bisa saja terjadi pada kelompok tertentu, terutama tenaga non-ASN yang tidak otomatis mendapatkan penyesuaian berkala seperti ASN.
Anggaran Kesehatan DKI: Fakta dan Persepsi
Sebagai ibu kota, DKI Jakarta dikenal memiliki kapasitas fiskal yang relatif besar dibandingkan daerah lain. Anggaran kesehatan setiap tahun dialokasikan untuk operasional rumah sakit daerah, puskesmas, serta program preventif dan kuratif.
Namun, alokasi besar tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan individu nakes. Sebagian anggaran terserap untuk infrastruktur, pengadaan alat kesehatan, hingga digitalisasi layanan.
Di sinilah muncul perbedaan persepsi: pemerintah melihat adanya peningkatan anggaran sektor kesehatan secara umum, sementara sebagian nakes menilai peningkatan tersebut tidak terasa langsung pada pendapatan mereka.
Beban Kerja Pascapandemi
Pandemi COVID-19 meninggalkan jejak panjang bagi tenaga kesehatan. Banyak nakes merasakan lonjakan beban kerja tanpa diiringi kenaikan penghasilan permanen setelah masa insentif pandemi berakhir.
Selama masa darurat, pemerintah memberikan insentif khusus bagi tenaga medis dan paramedis. Namun ketika situasi mereda, sebagian insentif dihentikan. Kondisi ini membuat sebagian nakes merasa terjadi “penurunan” pendapatan dibandingkan masa pandemi, meskipun secara formal gaji pokok tidak berubah.
