Demo Meluas di Madagaskar, Presiden Tolak Mundur namun Umumkan Pembubaran Pemerintahan
Jangakuan Jakarta Barat — Demo Madagaskar Memanas Gelombang demonstrasi besar-besaran yang melanda Madagaskar dalam dua pekan terakhir akhirnya memaksa Presiden Andry Rajoelina mengambil langkah drastis. Meski menolak tuntutan massa untuk mundur dari jabatannya, Presiden justru mengumumkan pembubaran kabinet pemerintahan secara total dalam pidato nasional yang disiarkan pada Senin malam.
Langkah ini diambil menyusul meningkatnya tekanan politik dan sosial dari kelompok oposisi serta masyarakat sipil, yang menuding pemerintahan Rajoelina gagal mengatasi krisis ekonomi, inflasi pangan, dan korupsi di tingkat birokrasi.
Presiden: “Saya Tidak Akan Lari dari Tanggung Jawab”
Namun ia mengakui perlunya penyegaran total dalam tubuh pemerintahan agar negara dapat kembali stabil.
Saya tidak akan mundur, karena mandat saya datang dari rakyat. Tapi saya mendengar keluhan rakyat. Oleh karena itu, hari ini saya putuskan untuk membubarkan seluruh kabinet dan memulai proses pembentukan pemerintahan baru yang lebih responsif dan bersih,” ujar Rajoelina.
Sebagian pihak menilainya sebagai langkah kompromi, namun tak sedikit yang menganggap itu hanya strategi meredam amarah publik tanpa memberikan solusi mendasar.
Baca Juga: Pedagang se Jakarta deklarasi tolak aturan Raperda KTR
Aksi Unjuk Rasa Meluas dan Semakin Tegang
Unjuk rasa yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan di ibu kota Antananarivo serta beberapa kota besar lain seperti Toamasina dan Fianarantsoa. Ribuan demonstran turun ke jalan menuntut reformasi total dan pengunduran diri presiden.
“Ini bukan hanya soal kabinet. Masalahnya adalah presiden yang tidak mampu memimpin negara keluar dari krisis. Kami akan terus turun ke jalan sampai ada perubahan nyata,” ujar Raharisoa, mahasiswa hukum yang ikut berdemo.
Demo Madagaskar Memanas Oposisi dan Masyarakat Sipil Angkat Suara
Partai oposisi utama, Tiako I Madagasikara, menyebut pembubaran kabinet sebagai “langkah setengah hati”
Sementara itu, seruan dari organisasi masyarakat sipil dan gereja Katolik Madagaskar meminta agar pemerintah mengedepankan dialog dan tidak membalas kritik dengan represi.
Pengamat: Krisis Legitimasi Sedang Terjadi
Pengamat politik Afrika dari Universitas Pretoria, Dr. Leon Rabe, menyebut bahwa Madagaskar tengah mengalami krisis legitimasi, bukan hanya krisis ekonomi.
“Ketika rakyat tidak lagi percaya pada sistem, maka mengganti menteri tidak cukup. Pemerintah harus berani membuka ruang partisipasi dan transparansi dalam membentuk kembali arah negara,” jelasnya.
